Desa Mandiri Bisa Menjadi Role Model (Catatan Kecil Hasanuddin Atjo, Ketua KP3 Sulteng)
HARI Jumat, tanggal 6 Desember 2024, bertempat di ruang kerja Sekprov Sulteng, KP3 (Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi) Sulteng diterima oleh Sekprov, Dra Novalina MM.
Selain menyampaikan tugas dan fungsi KP3 berdasarkan Pergub nomor 41 tahun 2017 dan Pepres no 35 tahun 2022. Pada audensi tersebut, juga dibahas bagaimana daerah menyikapi program strategis swasembada pangan.
Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termuat dalam misi kedua dari delapan misi yang disebut Asta Cita (delapan cita-cita). Karena itu kita harus sukseskan dan diberi dukungan, kata Novalina.
Intensifikasi (Produktifitas dan peningkatan nilai tambah), dan ekstensifikasi (Perluasan areal tanam, membuka areal baru) menjadi strategi mewujudkan program yang dinilai strategis tersebut.
Fakta menunjukkan program intensifikasi dan ekstenfikasi sebelumnya, dinilai sejumlah pihak belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan orientasi program lebih kepada output base, yaitu program dan kegiatan lebih kepada realisasi.
Karena itu pada dialog tersebut Sekprov dan KP3 sependapat agar progran tersebut didesain berorientasi outcome, dengan harapan swasembada diikuti meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, peternak dan pekebun. Serta, turunnya kemiskinan dan stunting yang masih tinggi.
Program berorientasi outcome, menuntut terciptanya efisiensi dan nilai tambah agar berdaya saing. Mindset industrialisasi dan hilirisasi tentu menjadi hal penting dan harus terbangun, agar tercipta frekuensi yang sama antar stakeholders.
Proses perencanaan maupun implementasi yang terukur akan menjadi salah satu kunci sukses dari program strategis ini dan menjadi harapan banyak orang agar Indonesia tidak lagi mengimpor pangan, terutama beras dan jagung.
Sistem sudah harus dibangun, dan menjadi panduan dalam pelaksanaan program tersebut. Instrumen digitalisasi dinilai menjadi salah satu kunci akan suksesnya program unggulan kabinet merah putih yang baru dilantik 20 Oktober 2024.
Mengukur keberhasilan dari program ini, perlu dibangun role model (pilot project). Dan Sekprov mengusulkan kiranya role model dimulai dari desa atau kelurahan mandiri yang berada di 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Tujuannya agar faktor penghambat bisa diminimalkan seperti akses internet, SDM dan infrastruktur.
Role model sudah dilengkapi dengan peta GIS (Geospatial Information System). Dengan peta dapat diperoleh terkait sejumlah data seperti areal yang tersedia dan sebarannya, kondisi infrastruktur, iklim dan curah hujan, kelompok tani dan penyuluh serta info lainnya.
Informasi bisa update setiap hari yang diinput berbasis koordinat oleh petugas atau penyuluh lapangan yang diberi tugas untuk itu. Keterlibatan pelaku usaha mulai penyedia input produksi, petani, nelayan, pembudidaya ikan, peternak, pelaku kebun serta offtaker sebagai penjamin pasar dinilai menjadi strategis.
Pemerintah harus membangun sistem, dan berada di belakang pelaku usaha, berperan sebagai regulator. Dan tidak lagi jadi “pemain” sebagaimana yang sudah-sudah. Pola harus berubah, mengikuti trend yang dikembangkan oleh sejumlah negara maju.
Ini tentunya perlu penyesuaian kata Novalina sebagai sesuatu yang baru. Menurutnya ini mampu dicapai melalui upaya persamaan persepsi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan program swasembada pangan.
Dana desa yang sudah bergulir lebih dari lima tahun, khusus untuk ketahanan pangan yang besarannya 20 persen perlu mendapat penguatan dan bisa diintegrasikan dengan role model itu.
Terakhir, menurut Novalina akan segera melaksanakan diskusi internal bersama OPD terkait. KP3 mengamini sambil berseloroh bahwa ini bisa menjadi program 100 hari kerja Gubernur-Wakil Gubernur terpilih.(***)
