TOLITOLI-Pelaksanaan proyek penggantian jembatan kampung kuala CS, oleh PT Tunggal Mandiri Jaya (TMJ). mendapat sorotan dari banyak kalangan. Betapa tidak, pelaksanaan proyek yang menelan uang negara sebesar Rp 17 miliar yang bersumber dari APBN tersebut, diduga kuat telah terjadi konspirasi antara pelaksana, PPK.1.3, konsultan pengawas demi ‘meraup’ keuntungan besar.
Direktur eksekutif LSM Bumi bakti Ahmad Pombang mengatakan indikasi adanya kerja sama ‘kotor’ antara berbagai pihak terkait pelaksanaan proyek milik Satker PJN Wilayah 1 Sulteng khususnya PPK 1.3 tergambar dari pembiaran kecurangan yang terus terjadi sepanjang pelaksanaan proyek tersebut.
“Sejak awal pekerjaan tersebut dikerjakan dimulai, hingga diketahui berakhir pada 25 Nopember kemarin, cukup banyak kecurangan yang diduga dilakukan oleh rekanan (TMJ Red) namun pihak konsultan pengawas yakni PT.Nusve serta Koordinator PPK 1.3, berikut PPK Wilayah 1.3 terkesan sengaja membiarkan,” tegas Ahmad.
Beberapa dugaan kecurangan yang dimaksud diantaranya, penggunaan material tidak sesuai spesifikasi, kemudian kualitas material tidak bermutu sebab tidak dilakukan uji mutu, pengambilan material dari sumber galian C yang tidak memiliki izin pertambangan, serta pemberian perpanjangan kontrak yang tidak beralasan atas berakhirnya waktu pekerjaan terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2023.
Ahmad membeberkan, penggunaan timbunan oprit pada dua jembatan tersebut diduga kuat tidak menggunakan urugan pilihan, melainkan pasir kuala yang bercampur sedikit batu. Begitu pula penggunaan material cor beton, yang kemungkinan tidak melalui uji laboratorium, sehingga mutunya dan kualitas tidak memberikan jaminan.
” Yang pasti, meterial yang digunakan, diambil dari sumber galian C tak memiliki izin alias ilegal, dan sudah pasti tidak teruji kualitasnya, begitu pula dengan kualitas material beton, diduga kualitas abal-abal. Sesuai keterangan UPT Laboratorium PUPR Tolitoli, pihak pelaksana tak pernah bermohon pengujian mutu, baik DMP maupun JMF,” ujar Ahmad.
Ia mengatakan, dari beberapa dugaan kecurangan tersebut, khsusus soal volume timbunan oprit yang tidak sesuai spesifikasi, seharusnya pejabat PPK 1.3 tidak menghitung progres tersebut sebagai bobot capaian. Jika itu dilakukan maka kami menganggap pejabatnya telah membiarkan kecurangan sehingga menimbulkan indikasi kerugian negara.
” Jika kecurangan seperti itu, dianggap oleh pejabat PPK sebagai bobot pekerjaan, atau capaian volume, dan dibayarkan, maka dapat dipastikan, hal itu merupakan konspirasi menciptakan kerugian negara. Dan sangat patut diduga terjadi kongkalingkong guna meraup keuntungan besar,” kata Ahmad.
Sementara, terkait pengambilan material dari sumber ilegal, yakni disekitar sungai Dusun Panyapu Desa Galumpang, PT.TMJ patut diduga, sengaja memangkas jarak quarry, demi meraup keuntungan, dengan modus menghindari harga royalti dari jarak quarry yang sebenarnya.
Menurut Ahmad, khusus di Kabupaten Tolitoli, material yang lazim digunakan dan memenuhi syarat sesuai hasil uji Laboratorium, hanya terdapat di wilayah Kecamatan Galang, jika tidak bersumber dari daerah tersebut, berarti tidak terjamin mutunya.
” Atas penggunaan material yang diambil dari sekitar lokasi, pertama sudah pasti mutunya tidak terjamin, yang kedua, diduga sengaja memangkas jarak quarry, kemudian saat pencairan memasukan data jarak quarry untuk mengejar harga royalti, besar kemungkinan modus bisa terjadi,” tandasnya.
Sementara sesuai amatan Radar Sulteng, pada dua lokasi pekerjaan jembatan tersebut, khsusus didesa Bajugan, tampak pelaksana terus melakukan penimbunan mengejar volume timbunan oprit, namun terlihat tidak menggunakan material urugan pilihan, melainkan pasir halus.
Begitu pula pada pekerjaan jembatan Kampung Kuala desa Galumpang, tampak kondisi proyek yang masih berkutat pada proses pengecoran abutmen, tampak pelaksana juga terus memobilisasi timbunan oprit menggunakan pasir sungai bercampur batu.
Sesuai pengakuan Aprianto salah satu Konsultan Pengawas PT. Nusve, yang terlibat mengawasi pekerjaan tersebut, mengakui jika pihaknya menemukan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi digunakan menimbun oprit pada bagian abutmen, namun menurutnya, pihaknya telah menyurati pihak PPK atas temuan tersebut.
” Ditemukan pelaksana menggunakan timbunan biasa, (pasir red) bukan urugan pilihan, makanya kami menyurati pihak PPK melaporkan masalah itu,” aku Aprianto saat ditemui dikantor PPK.1.3 dijalan Gajah Mada.
Ia juga menjelaskan, selain pekerjaan tersebut telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 25 November 2023, hingga akhirnya bulan Oktober kemarin bobot maupun voleme pekerjaan baru mencapai sekitar 61 persen.
” Akhir Oktober lalu baru mencapai 61 persen, tidak tau kalau sekarang,” imbunya menerangkan.
Terkait soal pembiaran penggunaan material abal-abal pada item timbunan oprit, tidak berkualitasnya mutu pengecoran abutmen jembatan, dugaan manipulasi jarak quarry, serta soal perkerjaan yang terus berlanjut meski telah habis masa kontraknya, belum didapatkan keterang dari pihak terkait.
Belum didapatkan keterangan terkait beberapa masalah tersebut, sebab beberapa kali media ini mencoba menghubungi melalui telepon maupun pesan, pihak yang bertanggung jawab, semisal, Pandu selaku koordinator ruas jalan PPK 1.3, serta Musi Sriyanto ST. selaku General Superintendent PT.TMJ, bahkan Hance Yohanes selaku pemilik PT.TMJ, hanya mengabaikan tidak bersedia menangapi.
Berulang kali media ini mendatangi kantor PPK 1.3 dijalan Gajah Mada Kelurahan Baru, tak pernah berhasil menemui pejabat yang bersangkutan, menurut penjaga kantor tersebut, mereka jarang berada dikantor tersebut.
” Jarang pak, kadang-kadang saja disini, biasa hanya beberapa hari, sudah dipalu lagi,” terang penjaga kantor PPK 1.3.
Saat media ini mengkonfirmasi PPK 1.3 Mohammad Ari Suabdra, melalui telepon, tidak bersedia menjawab, hanya membalas pertanyaan melalui pesan singkat.
“Baik pak minggu depan kalau saya ke Tolitoli kita ketemu ya, biar saling kenal,” jawab Ari Suabadra singkat.(yus)
