PALU – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diminta untuk memaksimalkan potensi-potensi sumber daya alam (SDA) selain pertambangan. Hal ini bertujuan agar potensi SDA lainnya yang ada di Sulawesi Tengah ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Demikian disampaikan Pemimpin Umum Radar Sulteng dan CEO Kabar 68, H Kamil Badrun AR SE MSi, saat
menerima kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah, Dwiyanto Cahyo Sumirat, di Graha Pena Radar Sulteng, Kamis (21/4).
Angka pertumbuhan ekonomi saat ini menurut Kamil, di atas kertas memang membanggakan, yakni 11,70 persen jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen.
“Namun perlu dicatat, angka tersebut paling banyak disumbangkan dari wilayah Timur, yakni Morowali dan Banggai, yang notabenenya wilayah pertambangan,” sebut Kamil.
Sehingga, pertumbuhan ekonomi tersebut, tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Di mana data BPS 2021, angka kemiskinan ada di angka 12,18 persen. Angka ini juga masih cukup tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional.
“Artinya apa?, keberadaan industri pertambangan, manfaanya belum dirasakan masyarakat, dalam konteks kesejahteraan,” paparnya.
Untuk itu lah, pemerintah daerah harus melakukan ekspansi lagi potensi SDA yang lain, seperti bidang pertanian, perkebunan maupun perikanan. Pemerintah daerah juga harus serius, dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk benar-benar menggaet investor.
“Potensi yang ada di Sulteng ini cukup besar. Kemiskinan yang terjadi, bukan karena potensi SDA kita yang kurang, tapi kemampuan mengolah potensi itu yang masih kurang,” ungkap Kamil.
Industri pertambangan di Morowali dan Banggai kata dia, memang tampak besar. Namun hanya segelitir saja tenaga kerja daerah ini yang terpakai. Itu disebabkan, kurangnya peningkatan kemampuan tenaga kerja di daerah oleh instansi terkait. “Sehingga, yang terpakai justru tenaga kerja dari luar, yang memang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing,” kata Kamil.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kata dia, juga harus berpikir jauh kedepan. Nantinya bila keran daerah
otonomi baru (DOB) dibuka kembali, bukan tidak mungkin daerah-daerah tambang yang saat ini masih masuk wilayah Sulawesi Tengah, akan mekar menjadi Sulawesi Timur. “Ketika Morowali maupun Banggai mekar, maka hilang sudah potensi Sulteng, jika potensi-potensi SDA yang lainnya tidak benar-benar digarap dengan baik,” tandasnya.
Menyambung pernyataan Kamil, Kepala BI Dwiyanto Cahyo Sumirat mengakui, daerah-daerah lain yang bukan daerah tambang sebenarnya bisa memanfaatkan kehadiran industri pertambangan. Salah satunya lewat peningkatan produktifitas pertanian maupun peternakan. “Sejumlah bupati, seperti Poso dan Sigi yang saya temui menyampaikan mereka juga ingin meningkatkan pertanian mereka, agar bisa memasok kebutuhan bahan makanan ke industri tambang seperti di IMIP Morowali,” sebut Dwiyanto.
Memang saat ini, perusahaan-perusahaan tambang besar di Morowali, masih memasok kebutuhan bahan makanan dari luar Sulawesi Tengah. Hal itu karena produksi yang ada di daerah belum mampu menjawab kebutuhan bahan makanan dari pertanian dan peternakan di perusahaan-perusahaan tersebut.
“Belum lagi kalau pembangunan IKN (ibu kota negara) baru mulai dilakukan, otomatis kita sebagai daerah penyangga juga harus siap memasok bahan makanan,” jelas pejabat Bank Indonesia yang baru beberapa bulan menjabat ini. Lebih lanjut disampaikan Kepala Perwakilan BI Sulteng, bahwa tujuannya datang bersilahturahmi ke media, salah satunya untuk menjalin komunikasi yang baik. Agar kebijakan-kebjakan BI maupun pemerintah pusat dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat. Termasuk menyampaikan gagasan-gagasan yang juga dapat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian di daerah. ***
Penulis : Agung Sy
Foto : Agung Sy
