PALU-Keberhasilan Kanwil DJP dan DJBC wilayah Sulawesi Tengah untuk meningkatkan penerimaan negara di wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2024, hendaknya menjadi contoh dan model yang bisa diiukuti oleh daerah lain di Indonesia. Selain itu juga harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Demikian disampaikan Muhidin M. Said, Pimpinan Delegasi Badan Anggaran DPR RI, dalam Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis 21 November 2024.
Tim HUmas Banggar DPR RI, menjelaskan pertemuan yang dihadiri oleh segenap Pimpinan Daerah dan Lembaga Negara lainnya di Sulawesi Tengah, diantaranya: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Kepala Kanwil Perbendaharaan Negara, Kekayaan Negara, kanwil DJP dan DJBC Wilayah Sulawesi Utara, Tangah, Gorontalo dan Maluku Utara. Pertemuan tersebut, mendiskusikan perkembangan penerimaan negara dari sektor pajak dan kepabeanan di wilayah Sulawesi Tengah
Muhidin yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa, prestasi yang diraih Kanwil DJP dan DJBC Sulawesi Tengah perlu terus ditingkatkan, apalagi wilayah Sulawesi Tengah saat ini sedang menjadi primadona karena sumber daya alam terutama tambang dan industri smelter nikel yang terletak di wilayah Sulawesi Tengah. “Kondisi daerah yang kaya dengan sumber daya alam bisa dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan bea-cukai”, ungkap Muhidin.
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, yang juga hadir dalam sesi tersebut, juga menaruh harapan besar terhadap DJP dan DJBC Sulawesi Tengah, untuk bisa mengoptimalkan penerimaan pajak dari potensi pertambangan dan industri smelter di wilayah Sulawesi Tengah. “potensi penerimaan sektor perpajakan di Sulawesi Tengah sangat besar, hendaknya hal ini bisa dioptimalkan oleh DJP dan DJBC untuk meningkatkan penerimaan sektor perpajakan di Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJP Wilayah Sulawesi Utara, Tangah, Gorontalo dan Maluku Utara, Eureka Putra, mengungkapkan bahwa, penerimaan Pajak Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar 8,23 triliun atau mencapai 77,14% dari target. Adapun tingkat pertumbuhan mencapai 34,60% (yoy). “Penerimaan dari KPP Poso memberikan sumbangan penerimaan terbesar melalui industri pengolahan nikel”, ungkap Eureka.
Pada saat yang sama, Kepala Kanwil DJBC Wilayah Sulawesi Utara, Tangah, Gorontalo dan Maluku Utara, Erwin Situmorang, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan DJBC sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai 1,6 triliun atau setara dengan 73,93%. Erwin menambahkan proyeksi penerimaan sampai akhir tahun bisa mencapai Rp2,03 triliun atau sama dengan 91,85%.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Yuni Wibawa, mengungkapkan bahwa total pendalatan negara mencapai angka Rp11,42 triliun atau sekitar 85,9%. Sedangkan belanja negara berhasil terealisasi di angka 81,84% atau sejumlah Rp22,31 triliun. Sedangkan TKD telah tersalurkan sebesar 84,88%. “Seluruh komponen penerimaan dalam kondisi terjaga atau on the track sedangkan belanja sudah masuk pertumbuhan negatif”, demikian disampaikan Yuni dalam pertemuan tersebut.(ari)
