Sebelum Mengambil Sebuah Keputusan untuk Kebijakan Daerah
DONGGALA-Merespon rencana Bupati Donggala Vera Laruni akan mengontrak rumah disebabkan rumah jabatan (Rujab) dinilai tidak layak lagi ditempati, anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi NasDem Dr. Moh Yasin Lataka mengatakan rencana itu perlu di apresiasi, namun harus mempertimbangkan pula kebijakan efisiensi yang saat ini diterapkan pemerintah pusat.
“Saya menilai, bahwa mimpi besar Bupati ingin menata ibu kota Donggala dengan menata kota baru itu perlu di apresiasi. Tapi kita juga harus fair melihat keadaan Kabupaten Donggala kemarin dan hari ini. Apalagi dengan adanya efesiensi keuangan dari kebijakan pemerintah pusat. Tentunya kita pemerintah daerah harus bijak juga dalam mengelola keuangan di tengah keterbatasan anggaran daerah, ” kata Yasin.
Menurutnya, Pemeintah Kabupaten (Pemkab) Donggala hari ini sebaiknya melihat, mendengar dan merasakan keluhan masyarakat Donggala. Begitu banyak produksi masyarakat petani yang tidak maksimal hasilnya, karena keterbatasan pupuk. Kemudian, tidak adanya tenaga penyuluh, serta akses jalan dan sarana akomodasi petani membawa hasil panennya tidak memadai bahkan rusak parah. Ditambah lagi ketidak pastian harga.
Nelayan kita apalagi, keterbatasan teknologi alat tangkap ikan yang jauh dari standar seorang nelayan, petani ikan tawar kekurangan modal, kurang bibit, kurang pakan, dll. Peternak kita kurang trampil karena banyak diantara mereka hanya peternak alami. Artinya, ternak hanya diharap makan dari alam.
“Pemerintah perlu memikirkan bagaimana peternak Donggala dibina dengan sekolah lapang dan lain-lain, supaya mereka jadi profesional. Bahkan dicarikan solusi supaya mereka bisa dapat tambah permodalan, ” papar Yasin.
Dikatakannya, perlu diingat bahwa populasi hewan ternak kita untuk Donggala saja belum cukup untuk kita penuhi. Apalagi kita berbicara untuk menyuplai ke daerah lain seperti menopang suplay utama daging untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari sisi kesehatan masih banyak ibu melahirkan meningggal dalam perjalanan menuju rumah sakit yang memadai, masyarakat yang terkena dampak dari aktifitas pertambangan, dan sebagainya.
“Masyarakat Donggala butuh kepekaan pemerintah untuk penderitaan mereka selama ini. Jadi saya secara pribadi merasa miris hati saya jika melihat, mendengar dan menyaksikan jika ada pejabat belum ada apa-apanya diperbuat untuk masyarakat sudah memikirkan kenyamanan pribadinya. Bahkan saya berpendapat kalau mau Donggala berubah, semua Anggota DPRD dari ketua sampai anggota, Bupati Wakil Bupati, Kepala Dinas ditiadakan pengadaan mobil dinas (Mobnas). Sebaiknya, gunakan mobil-mobil yang ada, atau bila perlu pakai kendaraan pribadi karena itu sangat membebani keuangan daerah. Juga fasilitas-fasilitas yang lainnya kita gunakan apa yang ada, dan kita alihkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyrakat, ” paparnya.
“Selain itu, sarana pendidikan masih banyak ruang kelas yang tidak layak dan bahkan mengancam keselamatan peserta didik> Begitu juga ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), laboratorium, dan fasilitas lainnya, tidak ada, ” tandas konsultan pajak terbaik di Sulteng ini.(abd)
