Imam Sutopo : “Ada Perkara Pidsus yang Baru Naik ke Penyidikan”
POSO-Tahun 2023 tinggal dua bulan lebih, namun kelihatannya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso belum
satupun perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berhasil naik ke persidangan atau dilimpahkan ke
pengadilan.
Padahal dari hasil konfirmasi sebelumnya Kejari Poso mengakui telah mendalami beberapa kasus dugaan
korupsi dari pihak OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, diantaranya laporan pengadaan Laptop di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Poso tahun anggaran 2022 Rp 16 miliar lebih. Laporan dugaan pengadaan lampu
jalan dengan sistem tenaga surya di sejumlah Desa di Dinas PMD, juga dugaan kegiatan Bimtek Kades dan
ketua BPD se-Kabupaten Poso di Makassar yang ditengarai ada dugaan penyimpangan sehingga pihak Kejari
telah memeriksa puluhan Kepala Desa (Kades) dan Ketua BPD.
Namun sampai beberapa bulan terakhir belum satu pun dari hasil pedalaman dan permintaan keterangan dari
sejumlah kasus itu yang naik ke penyidikan.
Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negari (Kajari) Poso, Imam Sutopo, yang dimintai keterangan terkait hal
tersebut mengakui, jika proses kasus tersebut tetap berjalan dan sudah ada perkembangan yang naik. Kajari
juga mengarahkan agar langsung mintai keterangan ke Kasie Intel dan Pidsus untuk update perkembangannya.
” Nanti silakan konfirmasi langsung ke Kasi Intel dan Kasi Pidsus, terkait perkembangan kasus yang
ditangani masing-masing seksi/bidang biar lebih jelas. Yang jelas tetap jalan dan sudah ada perkembangan
yang naik, sudah ada perkara Pidsus yang naik kepenyidikan,” jawab Kajari tegas.
Hasil konfirmasi antara Kasie Intel Moh. Reza dan Kasie Pidsus Hazairin beberapa hari sebelumnya mereka
mengakui jika kasus pengadaan Laptop di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dimintai keterangan sejumlah
10 orang termasuk kepala dinasnya.
Juga Kasus Bimtek ratusan Kades dan ketua BPD di Makassar pihak kami telah mintai keterangan puluhan
kepala Desa dari 141 Desa yang ikut kegiatan Bimtek tersebut. Juga pengadaan lampu solar sistem kami telah
mintai keterangan sejumlah orang yang diduga terkait dengan persoalan itu. Kami juga sedang dalami
pengadaan barang dan jasa di Dinas P dan K tahun anggaran 2020.
“Semua kasus itu sedang berjalan dan terus didalami. Khusus untuk kasus pengadaan laptop di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran (TA) 2022, jika ada bukti baru akan kami buka dan telusuri
kembali. Yang kami konsen adalah pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020,”
urai Kasie Pidsus Kejari Poso itu.
Kasie Intel Moh. Reza juga mengakui jika perkara Bimtek para Kades di Makassar masih terus didalami apakah
akan di tangani oleh Kejaksaan atau pihak Inspektorat.
“Sedang kami dalami apakah akan diserahlan ke Inspektorat atau terap dikami intinya maih berjalan,”
sebutnya.
Sejumlah warga masyarakat Poso kepada media ini mempertanyakan sejumlah kasus yang sedang dan telah
berbulan didalami Kejari Poso, kok tidak selesai alias naik kepenyidikan kasus yang terang benderang di
mata publik awam juga kelihatan ada permainannya di pihak OPD terkait pengadaan tersebut. Seperti di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Poso dalam usulan di Sirup pengadaan laptop bukan crownbook. Itu jelas keliru
ada perbedaan harganya. Juga terkait bimtek Kades di Makassar jika tak cukup bukti cukup dua dan tiga Desa
di periksa langsung hentikan sebab tidak cukup bukti. Tapi puluhan Kades dan ketua BPD diperiksa pasti ada
dugaan yang mengarah dan ada indikasi. Mengapa sudah berbulan tak jelas rimbanya ?
“Kami menduga ada yang main mata dengan sejumlah kasus yang ditangani dan didalami oleh Kejari Poso. Sebab
semuanya dikatakan tak cukup bukti dan kami tidak menemukan indikasi. Juga laporan masyarakat terkait
perkara Alkes 2013 terkait aliran dana tidak digubris sampai saat ini, ” tutup Ilham warga Kayamanya Poso
Kota itu.(ed)
