TOLITOLI – Alih-alih beres tertangani oleh aparat terkait, antrean puluhan kendaraan roda empat di tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yakni di SPBU Kota, SPBU Tambun dan SPBU Sandana, terlihat malah semakin parah. Rerata antrean mengular hingga kurang lebih 1 kilo meter.
Ada apa ?.
Dari pengamatan media ini, antrean kendaraan roda empat di tiga SPBU didominasi kendaraan jenis truk plat hitam yang beroperasi untuk kegiatan proyek, plus jenis roda empat lain seperti mobil box dan kendaraan pribadi berbahan bakar solar.
Kondisi ini mengundang keluh kesah warga dan pengguna jalan, sebab antrean selain mengambil porsi badan dan bahu jalan juga berpotensi menyebabkan kecelakaan akibat bodi kendaraan yang menutup jarak pandang. Tak kalah mengejutkan, muncul isu lain bahwa ada oknum yang berani menjual BBM bersubsidi ke luar daerah. Benarkah?.
Menyikapi hal ini, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Tolitoli Fahrul Baramuli meminta aparat terkait dalam hal ini penegak peraturan daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Tolitoli dan juga aparat terkait lainnya agar serius mengambil tindakan tegas menindak secara hukum jika terdapat dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan dalam pendistribusian BBM bersubsidi di Kabupaten Tolitoli.
Sesuai regulasi, konsumen yang berhak membeli solar dengan harga subsidi adalah konsumen rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.
Selain itu, ada tiga jenis kendaraan yang memiliki kuota pembelian solar subsidi yakni kendaraan bermotor perseorangan roda empat, kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4, dan kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang.
“Antrean yang terjadi itu kendaraan yang seharusnya mengonsumsi BBM industri yang harganya pasti berbeda dari subsidi, ini harus ditertibkan, atau ada regulasi lain yang mengatur konsumsi kendaraan proyek pembangunan di daerah.
Seharusnya pemerintah daerah, DPRD dan pengusaha BBM duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi persoalan ini, jangan berlarut-larut,” saran Fahrul yang juga meminta agar wakil rakyat di DPRD Tolitoli responsif untuk menyelesaikan persoalan ini melalui Rapat Dengar Pendapat dan mengundang OPD terkait, termasuk Pertamina, Pengusaha BBM juga aparat penegak hukum.
Sementara itu, upaya media ini untuk mendapatkan data sebenarnya jumlah kuota BBM solar bersubsidi di Kabupaten Tolitoli, belum membuahkan hasil. Data yang seharusnya bisa disampaikan secara transparan, ternyata terkesan ditutup-tutupi oleh Depot Pertamina Tolitoli.
Kepala Depot Pertamina Alfian Rifai ketika dikonfirmasi enggan berkomentar mengenai data BBM Solar Bersubsidi.
“Ya nggak bisa, silakan saja konfirmasi ke Pertamina wilayah Makassar, kami tidak bisa memberikan data, urusan distribusi di luar depot bukan urusan kami, kami hanya mengurusi distribusi di dalam depot saja,” jawab Alfian agak kaku.
Sementara itu, Manager SPBU Kota Zaifudin mengatakan, antrean kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi telah terjadi sejak beberapa minggu lalu, mereka rela antre dan menunggu hingga bermalam agar bisa mendapatkan solar subsidi pada pagi hari saat distribusi tiba dari Depo Pertamina. Rata-rata setiap harinya SPBU Kota mendapat pasokan 8 KL atau 8 ton.
Akibat dari antrean panjang kendaraan, kemacetan kerap terjadi di sepanjang Jalan Usman Binol, Kecamatan Baolan, dan di Kelurahan Tambun. Sementara, di Sandana, Kecamatan Galang antrean kendaraan sempat menutupi kawasan jalan sekolah dan komplek perumahan warga. (dni)
