POSO-Ratusan warga masyarakat Desa Tampemadoro Kecamatan Lage, Kabupaten Poso senin, 10 Pebruari terpaksa melakukan aksi damai di depan kantor desa mereka. Aksi yang dipimpin oleh ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Robinson Teare itu digelar sejak pukul 08.00 Wita. Intinya masyarakat mendesak agar pemerintah Desa segera memnerikan kejelasan terkait penggunaan dana Bumdes dan dana bantyan sosial lainnya yang ditengarai selama ini sejajk Tahun 2021 tudak jelas penggunaannya.
“Dana BUMdes sejak 2021 hingga 2024 tudak jelas, ada sekitar Rp 250 juta dana BUMdes hanya sebatas angka saja. Kami pengurus BUMdes tidak pernah menerima aliran atau dana penyertaan dari BUMdes tersebut. Ketika ditanyakan ke pejabat Kades jawaban mereka sudah ada menjasi dana Silfa sementaea kami tidak pernah melihat pertanggunghawabannya yang jelas,” tutur Robinson yang diikuti ratusan warga Desa lainnya.
Dalam kesempatan tersebut silih berganti warga desa mengeluhkan pelayanan pemerintahan dihadapan Plt Kades mereka.
“Kami mempertanyakan proyek air bersih Desa yang sampai saat ini tidak jelas dan selesai. Kami juga pertanyakan terkait dengan bantuan sosial yang ada di Desa ini semakin tudak jelas, ada yang sebenarnya harus dapat tidak dapat. Juga ada pemotongan sebesar Rp 300 ribu, ” ucap salah seorang warga yang merupakan tokoh perempuan Desa.
Lebih lanjut Ketua BUMdes Tampemadoro itu mengatakan sejak bergulirnya program dana Desa di Desa mereka sudah menerima kurang lebih Rp 1 triliun lebih, namun kenyataannya Desa ini masih terap seperti ini tidak nampak perubahan signifikan di sini.
“Kami terpaksa melakukan penyegelan terhadap kantor Desa sebab ditempat inilah mereka melakukan perencanaan unruk diduga melakukan kejahatan penggunaan dana desa milik warga di sini. Sehingga kantor ini bisa kembali dibuka jika ada kejelasan pencauran dana Bumdes, dan sejumlah proyek fisik seperti air bersih dan lainnya itu terrealisir. Dalam aksi ini kamu tutut 6 point yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah Desa, ” sebutnya.
Sementara itu ketua BPD Tampemadoro mengaku persoalan ini sudah beberapa kali mereka sampaikan ke pihak Pemerintah Desa Tampemadoro.
“Sudah kami tindaklanjuti lapiran dari ketua BUMdes. Hanya memang pengurusnya baru aktif Tahun 2021 dan dana Bumdes memang selama ini masuk Silfa, ” ujar ketua.
Sedangkan Pj. Kades Tampemadoro Ferdy Bubua mengaku jika dirunya masuk di Desa ini baru Tahun 2023 dan persoalan itu memang sudah ada dan sedang ditangani pihak Inspektorat Poso.
“Persoalan Dana BUMdes yang Rp 80 juta sedang ditangani Inspektorat juga priyek airbersih yang mandek sedang ditangani di sana jadi kuta tunggu saja hasilnya, ” sebyt Kades.
Sementara itu Camat Lage Yullietee Manusama yang datang ke lokasi aksi kepada media ini mengakui ini adalah bentuk ketidakpuasan warga. Ini baik juga agar masyarakat merasa blong menyalurkan aspirasi mereka.
“Ini hanya miskomunikasi saja. Peesoalan dugaan penyalahgunaan dana BUMdes dan air bersih sedang dilakukan perhitungan oleh Inspektorat termasuk pengembaliannya. Itukan harus berproses dan perlu waktu se. Entara warga maunya haeus segampang membalikan telapak tangan, ” imbuhnya.
Sampai saat ini ratusan warga masih melarang untuk membuka segel kantir desa. Warga menunggu ada kepastian dari pemerintah Kecamatan, dan Kabupaten.(ed)
