JAKARTA-Provinsi Sulawesi Tengah meraih pencapaian signifikan dalam Indeks
Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024, dengan menempati urutan keempat secara
Nasional dari sebelas Provinsi yang dinilai berada dalam kategori situasi baik.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Launching Indeks Keterbukaan Informasi
Publik (IKIP) Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis
(17/10/2024).
Adapun nilai kenaikan capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi
Tengah mengalami kenaikan sebesar 4,05 poin. Dari yang sebelumnya pada tahun 2023
sebesar 78,11 poin menjadi 82,16 poin pada tahun 2024.
Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Dengan implementasi
berbagai kebijakan dan program yang mendukung keterbukaan informasi, provinsi ini
telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Abbas H. A. Rahim, menyampaikan
rasa syukurnya karena Pemprov. Sulteng naik peringkat dari peringkat 11 di tahun
2023, menjadi peringkat 4 (empat) di tahun 2024 Nasional.
“Pencapaian ini adalah prestasi hasil kerja keras semua pihak yang terlibat dalam
upaya peningkatan keterbukaan informasi berdasarkan UU No. 14 tahun 2008, ”
Dalam laporan Launching IKIP 2024 tersebut, Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan
yang signifikan dalam akses dan kualitas informasi yang disediakan kepada publik
yang terdiri dari Dimensi Politik, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Hukum, hal tersebut
tentunya mencerminkan langkah positif menuju pemerintahan yang lebih transparan.
Selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, Abbas H. A. Rahim berharap
capaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat
dan mendorong budaya keterbukaan informasi di semua lapisan pemerintahan.
“Mudah-mudahan peringkat penilaian yang didapatkan tahun ini minimal bisa
dipertahankan bahkan kita akan tingkatkan sampai bisa berada di posisi puncak
nasional,” harapnya.
Turut hadir Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro beserta Komisioner KI Pusat, Kepala
Dinas Kominfo Daerah se-Indonesia, Ketua Komisi Informasi Daerah se-Indonesia,
Perwakilan Kemenpolhukam, Bappenas dan Kemendagri.(ari)
