PALU-Gonjang-ganjing Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tengah (Sulteng), penajamannya mestinya kita harus mencari sosok pemimpin Sulteng yang memberdayakan ekonomi masyarakat. Mengingat sumber daya alam (SDA) daerah 1.000 megalit ini sangat potensial. Diharapkan tokoh-tokoh dari Sulteng bisa tampil di forum-forum nasional. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulteng Hardi Yambas, SH, kepada media ini, Selasa (02/078/2024).
Masalah infrastruktur, investasi dan pemberdayaan UMKM di Sulteng, dan sebagai penyanggah Ibukota Nusantara (IKN) ini harus diapungkan kepermukaan bila daerah kita ini menjadi pionir kemajuan.
Menurutnya, Sulteng memiliki potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kita adalah termasuk tiga besar daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia. Potensi SDA itu diantaranya berupa investasi tambang nikel di Morowali, sumber gas cair LNG di Banggai, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantation (PT.HIP) dari PT. CCM Group di Kabupaten Buol.
“ Misalnya tambang galian C yang mensuplai ke IKN. Tetapi sangat disayangkan infrastruktur, atau daya dukung di Sulteng justeru tidak menunjang. Kenapa? Infrastruktur seperti Bandara, pelabuhan, dsb, tidak mendukung “ ujar Sekretaris Umum Gapensi Sulteng ini.
“Memang pasca bencana. Setelah enam tahun lalu kita dihajar bencana gempabumi dahsyat. Sehingga Sulteng mendapatkan bantuan besar-besaran dari Loan, JICA, Bank Dunia, itu triliunan. Tetapi sayang sebagai putera daerah pengusaha dan perusahaan lokal hanya terakomodir maksimal 2 persen dari dana yang ada. Artinya, telah terjadi kesenjangan, “ papar Hardi.
Kita bangga dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat sangat memprihatinkan. Padahal kita memiliki potensi yang sangat luarbiasa. Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. Tetapi, masih ada masyarakat kita yang belum sejahtera. Pemerintah harus memperjuangkan ini, mengentaskan kemiskinan. Lahirkanlah kesejahteraan untuk masyarakat.
Terkait dengan Pilkada Gubenur, kita mengharapkan pemimpin Sulteng ke depan, apakah incumbent atau yang akan melanjutkan harus mampu menjawab tantangan ini. Para pelaku ekonomi di Sulawesi Tengah terutama putera-putera daerah, jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri.
“Kita jangan hanya jadi buruh. Jangan hanya jadi calo dari kekayaan kita ini. Daerah kita sangat luar biasa. Orang-orang lain hanya datang makan di sini, di daerah kita. Habis itu dia pulang. Kekayaan kita dibawa mereka ke tempat asalnya, “ bebernya.
Sebagai daerah penyanggah IKN, potensi seperti galian C dsb, ini harus dimanej dengan baik. Pemerintah Sulteng harus melibatkan stakeholder. Dalam hal ini organisasi yang berkaitan dengan potensi ekonomi, salah satunya Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
“Sebab organisasi Kadin ini adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, memiliki kekuatan hukum. Sejajar dengan pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, “ katanya.
“Kadin harus dilibatkan dalam perannya yang strategis memajukan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah, karena kita memiliki potensi yang sangat besar. Namun peran dan kesempatan itu tidak diberikan sama sekali. Tidak maksimal, “ tandas Ketua Umum Asosiasi Rekanan Distributor Indonesia (Ardindo) Sulteng ini.
“Ada sekitar triliunan dana yang digelontorkan ke Sulawesi Tengah, kita hanya dikasih 2 persen. Ini kan sudah terjadi kesenjangan. Gap yang lebar. Kita hanya dikenal sebagai daerah konflik dan bencana saja, “ sebutnya.
Dikatakannya, konflik itu terjadi salah satu sebabnya karena masalah ekonomi. Masalah kesejahteraan. Ada kesenjangan di sini. Para korban bencana terlihat tidak bisa bangkit lagi. Kita hanya berkutat di slogan Sulawesi Tengah bangkit. Tetapi mana pemberdayaan itu?
“Karena itu, harus ada komitmen dan konsistensi yang dibangun oleh pemimpin kedepan bagaimana membangun citra Sulawesi Tengah sebagai daerah Petro Dollar, alias daerah kaya raya, “ cetusnya.
Hardi juga menyebut, pembangunan dan peningkatan investasi itu merata di semua daerah. Saat ini kemajuan investasi itu tidak seimbang, hanya berada di Morowali, dan Banggai, tetapi tidak di daerah lain. Harusnya kita genjot pembangunan daerah itu dengan memperkuat potensi pertanian, perkebunan dan harus diberikan peran secara merata. Ruang pemberdayaan.
“Pengusaha lokal harus diberi ruang. Kita bangun komunikasi pusat dan lokal, “ seru Hardi lagi.
Dipaparkannya, kita lihat terjadi masalah narkoba, dan kejahatan lainnya karena masalah ekonomi. Kita harus teriak ke pusat. Beri kesempatan kepada anak daerah. Beri mereka ruang usaha. Harus menggandeng pengusaha lokal. Minimal harus ada KSO.(mch)
