PALU-Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura, menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Bertempat, di gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (6/12/2023).
Pertemuan ini dihadiri, anggota Forkopimda Sulteng, Bupati dan Walikota se-Sulteng, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulteng, serta pejabat terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan bahwa penyerahan DIPA tahun anggaran 2024 mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang merupakan langkah awal dari rangkaian proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah pada akhir september 2023.
“Saya, selaku perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah, menyerahkan DIPA serta alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2024 kepada saudara-saudara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,”ucap Gubernur.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPB bahwa untuk Provinsi Sulawesi Tengah, dialokasikan dana APBN melalui belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp 8,10 triliun atau menurun 7,8 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 8,79 triliun.
Dana transfer ke daerah dan dana desa (DD) yang dialokasikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2024 telah ditetapkan sebesar Rp 18,34 triliun meningkat 9,1 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 16,80 triliun, terdiri dari komponen dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, insentif fiskal, serta dana desa.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam penyerahan DIPA di Istana Negara pada 29 November 2023, yakni pertama, kondisi perekonomian global masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju yang membuat kita harus tetap waspada.
Kedua, Indonesia tetap terjaga tumbuh di sekitar 5 persen. Ketiga, perbaikan peringkat global competitiveness index indonesia yang dirilis oleh IMD dari peringkat 44 di tahun 2022 menjadi peringkat 34 di tahun 2023 diharapkan mampu mendorong dan menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha untuk terus berinvestasi.
Keempat, APBN menjadi instrumen mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,0 persen-5,7 persen, angka ketimpangan (rasio gini) menjadi 0,374-0,377, dan peningkatan indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 73,99-74,02.
Gubernur juga berpesan agar memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.
“Saya meminta dukungan dari seluruh Bupati dan Walikota, para kuasa pengguna anggaran, serta siapapun yang diberikan amanah untuk mengelola keuangan negara khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bersama-sama melaksanakan amanah Presiden ini dengan sebaik-baiknya,”harap Gubernur.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah Yuni Wibawa menjelaskan, di tengah ketidakpastian global dan meluasnya elnino perekonomian Indonesia menunjukkan residensi dengan tumbuh sebesar 4,49 persen pada triwulan 3 tahun 2023.
Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 2 digit pada tahun 10 kuartal berturut-turut mendapatkan posisi kedua nasional, dengan pertama sebesar 13 persen pangkat triwulan ke-2 pada tahun 2023.
“Kami dari Kementerian Keuangan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah maupun satuan kerja yang telah berkinerja baik selama tahun 2023, baik dari sisi pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pengelolaan dana DIPA dan TKD,” ucapnya.
Ia berharap, agar alokasi DIPA dan TKD yang diserahkan untuk segera direalisasikan, sehingga output dan outcome dapat dinikmati masyarakat.(mch)
