PALU – BKKBN Sulawesi Tengah lakukan diseminasi hasil evaluasi pengawasan program percepatan penurunan stunting tingkat provinsi Sulawesi tengah tahun 2022, Kepala perwakilan BKKBN Sulteng Tenny C Soriton mengatakan, diseminasi hasil evaluasi ini dilaksanakan agar tersampaikannya informasi hasil evaluasi pengawasan program percepatanpenurunan stunting tingkat provinsi Sulawesi tengah kepada tim percepatan penurunan stunting, selain kegiatan ini juga demi meningkatkan peran kordinasi dan konvergensi dalam percepatan penurunan stunting serta tim percepatan penurunan stunting dapat menindak lanjuti hasil evaluasi pengawasan untuk perbaikan di tahun mendatang.
Selain itu keper BKKBN Sulteng menambahkan, percepatan penurunan stunting secera khusus telah tertuang dalam Peraturan Presiden yang mana menunjuk Kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting yang mana Perpres ini telah ditindaklanjuti oleh Kepala BKKBN dengen menerbitkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024 (RAN-PASTI)
“ini merupakan bagian Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI). Semua harus mendukung dan dilakukan secara bersama-sama agar percepatan penurunan stunting ini bisa dilaksanakan secara optimal,”ungkapnya
Pada kesempatan itu Kepala Perwakilan BAN BPKP Sulteng Evenri Sihombing mengatakan, tingkat penurunan stunting Sulteng masih cukup rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya data yang masih belum satu, anggaran dan realisasi terpadu belum ada, sistem pengumpulan data patrial, data tidak di upgrade, selain itu kolaboratif penanganan stunting tidak menjadi atensi pokok dari OPD terkait, perencanaan tidak terpadu dan tidak berkelanjutan serta publikasi sadar stunting belum maksimal.
iapun mendorong agar stunting menjadi alat ukur kinerja pimpinan OPD, harmonisasi program dan giat pusat, daerah, antar satker sejak pra perencanaan dan perencanaan, pelibatan antar satker: Dinkes, BKKBN, Discapil, Kecamatan PMD, APIP, Dinsos, Disnak, Pemdes dan PUPR selain itu diperlukan program yang berkelanjutan
Sementara itu Wakil Gubernur Sulteng H.Ma’mun Amir meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah dan steakholder untuk lebih serius dan mendukung aksi penurunan angka stunting di Sulteng serta perkuat oleh peran Satuan Gugus Tugas (SATGAS) Penanganan Stunting di Sulteng.
“Penanganan stunting ini harus fokus dan serius dilakukan, terlebih deseminasi evaluasi stunting ini merupakan bagian Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI). Semua harus mendukung dan dilakukan secara bersama-sama agar percepatan penurunan stunting ini bisa dilaksanakan secara optimal,”ungkap Wakil Gubernur
Diseminasi Hasil Evaluasi yang di gelar di Hotel Rama Palu, Senin (5/12/22) Ini di ikuti 92 orang terdiri dari dari TPPS Provinsi, Satgas Stunting Provinsi/Kabupaten, Kepala OPD KB 3 Kab/Kota, serta Kepala Bidang yang menangani stunting di 3 Kab/Kota dan Internal BKKBN
Penulis: Adiatma
